TIMIKA, jurnalpapua.id
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi untuk memverifikasi ketersediaan dan kebutuhan logistik serta peralatan penanganan darurat bencana tahun 2026 se-Tanah Papua.
Rakor yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (23/9/2026), diikuti perwakilan dari lima provinsi dan 12 kabupaten di Tanah Papua.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, saat membuka kegiatan mengatakan kesiapan logistik menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana, terutama untuk mempercepat proses evakuasi, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Menurut Abraham, Tanah Papua memiliki berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor sehingga membutuhkan kesiapsiagaan serta sistem penanganan yang terkoordinasi.
“Dengan tersedianya tempat darurat, posko komando, logistik pendukung serta sistem distribusi yang terorganisir dengan baik, memungkinkan proses evakuasi, perlindungan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkontrol,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlambatan distribusi logistik dapat memperbesar dampak bencana, baik dari sisi kemanusiaan maupun operasional.
Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pengurangan risiko, kesiapsiagaan hingga penanganan darurat.
“Koordinasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang jelas dari seluruh pihak mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, serta kejelasan mekanisme interaksi dan komunikasi antarpemangku kepentingan,” katanya.
Abraham juga menekankan pentingnya inventarisasi dan verifikasi kebutuhan logistik berdasarkan data yang akurat. Tanpa data yang valid, menurutnya, bantuan berpotensi terlambat, tidak tepat sasaran maupun menumpuk di lokasi tertentu.
Ia menjelaskan, manajemen logistik bencana mencakup rangkaian panjang mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan hingga distribusi kepada masyarakat terdampak.
“Untuk menjamin kelancaran proses ini, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait,” jelasnya.
Selain peningkatan standar pengelolaan logistik, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem logistik kebencanaan.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded, mengatakan rakor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah krusial untuk memverifikasi dan memvalidasi data kebutuhan di lapangan guna menghindari tumpang tindih serta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran pada saat keadaan darurat,” kata Agustina.
Menurutnya, kesiapan logistik dan peralatan sangat menentukan kecepatan serta efektivitas penanggulangan bencana. Penyaluran bantuan karena itu harus didukung perencanaan yang berbasis data akurat.
Rakor tersebut juga bertujuan mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan logistik di masing-masing daerah, menyusun rencana pengadaan dan distribusi secara cepat dan akuntabel, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan antarwilayah.
Agustina berharap hasil verifikasi tersebut menghasilkan data yang lebih akurat sehingga pemerintah dapat merespons setiap kejadian bencana secara lebih cepat, tepat dan terkoordinasi.(**)
Discussion about this post