TIMIKA – jurnalpapua.id
Pengamat kebijakan publik dan sosial, Yanto Rantetampang, menilai kebijakan perdagangan ternak babi di Kabupaten Mimika perlu dievaluasi agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan usaha peternak lokal maupun perputaran ekonomi daerah.
Menurut Yanto, keluhan para peternak babi yang mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat kebijakan pemerintah daerah harus menjadi perhatian serius. Ia mengatakan, apabila benar terdapat pembatasan pengiriman babi dari Timika ke daerah lain, sementara di sisi lain babi dari luar daerah tetap dapat masuk ke pasar Timika, maka kondisi tersebut berpotensi melemahkan daya saing peternak lokal.
“Jika kondisi ini benar terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya peternak, tetapi juga rantai ekonomi yang bergantung pada sektor peternakan babi,” ujar Yanto.
BacaJuga:
Ia menjelaskan, dampak kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari pedagang pakan ternak, penyedia jasa transportasi, rumah potong hewan, pedagang daging, hingga pelaku usaha kuliner yang mengandalkan pasokan daging babi.
Menurutnya, ketika pendapatan peternak menurun, daya beli mereka ikut melemah. Kondisi itu akan memengaruhi aktivitas ekonomi sektor lain karena berkurangnya transaksi di tingkat masyarakat.
Yanto menegaskan, selama ini dirinya selalu mendorong agar pemerintah menerapkan strategi ekonomi yang mampu menjaga uang tetap berputar di Timika sekaligus menarik aliran dana dari luar daerah melalui penjualan produk dan jasa lokal.
“Prinsipnya sederhana, semakin lama uang beredar di Timika, semakin besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Inilah yang menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian daerah,” katanya.
Ia menilai, perputaran ekonomi yang sehat akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha, memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Karena itu, Yanto berharap pemerintah daerah menyusun kebijakan perdagangan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.
“Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pasokan, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat perekonomian Timika secara keseluruhan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post