TIMIKA – jurnalpapua id
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika menggelar Forum Diskusi Politik bertajuk “Membangun Demokrasi dari Kampung” di Hotel Grand Tembaga, Timika, Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis mulai dari tingkat kampung.
Ketua Panitia, Erius Kogoya mengatakan forum tersebut diselenggarakan untuk mendorong kesadaran politik masyarakat dari tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat peran kampung dan kelurahan sebagai fondasi kehidupan demokrasi.
Menurutnya, kegiatan ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Peraturan Bupati Mimika Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, serta DPA Kesbangpol Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Erius menjelaskan, forum ini bertujuan mengedukasi masyarakat, khususnya pemilih pemula dan generasi muda, mengenai hak dan kewajiban politik, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, serta memperkuat ruang-ruang diskusi lokal seperti Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah penyusunan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini yang berasal dari berbagai unsur, meliputi kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan masyarakat dari Distrik Mimika Timur.
Dalam forum tersebut, peserta menerima sejumlah materi, di antaranya Membangun Demokrasi dari Kampung yang disampaikan praktisi dan akademisi, Pentingnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada yang Demokratis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Berkelanjutan di Era Literasi Digital oleh Badan Kesbangpol, serta Kampung Pengawasan Partisipatif yang dipaparkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Dr. Yohana Paliling, mengatakan Forum Diskusi Politik merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan melalui pendidikan politik bagi masyarakat.
Menurutnya, tema “Membangun Demokrasi dari Kampung” memiliki makna yang sangat penting karena fondasi demokrasi yang kokoh harus dibangun dari tingkat paling bawah.
“Tema ini memiliki makna yang sangat penting, karena membangun fondasi demokrasi yang kuat harus dimulai dari akar rumput, yakni dari kampung menuju kota, sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Yohana menilai tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang berkomitmen membangun daerah secara merata dengan menjadikan kampung sebagai pusat tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar penonton dalam proses politik, tetapi merupakan pelaku utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
“Melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa setiap aspirasi didengar, setiap suara dihargai, serta setiap kebutuhan masyarakat menjadi perhatian para pemimpin yang dipilih secara demokratis,” katanya.
Selain meningkatkan pemahaman politik, Yohana menambahkan forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat persatuan, membangun semangat kebersamaan, serta menumbuhkan sikap saling menghargai di tengah keberagaman masyarakat Mimika.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan forum ini sebagai momentum mempererat solidaritas, menjaga stabilitas sosial dan politik, serta mengedepankan budaya dialog, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
“Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun perbedaan tersebut hendaknya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan menjadi alasan untuk terpecah belah,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Yohana mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk terus memperkuat persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta bersama-sama membangun Kabupaten Mimika yang aman, damai, maju, sejahtera, dan bermartabat demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat.(**)
Discussion about this post